Nuklir Korut Bikin Ambisi Korsel Bangun Kapal Induk Terancam Gagal

SEOUL - Ambisi Korea Selatan untuk membangun kapal induk yang canggih terancam gagal karena masalah anggaran. Mengingat ancaman nuklir Korea Utara yang meningkat, tampaknya Korea Selatan belum menjadikan program kapal induk CVX sebagai prioritas untuk jangka pendek.

Tentu ini bakal mengganggu rencana Korea Selatan untuk mengoperasikan pesawat tempur siluman F-35B. Namun, bisa menjadi kabar baik bagi armada kapal selamnya, termasuk untuk kapal selam serang kelas Dosan Ahn Changho yang mampu meluncurkan rudal balistik.

Informasi tentang program kapal induk CVX belum didanai pada tahun 2023 dilansir Naval News, menyusul keluarnya rilis proposal anggaran pertahanan Korea Selatan. Total anggaran pertahanan Korea Selatan untuk 2023 sekitar 57,1 triliun won atau setara dengan USD42,5 miliar atau Rp632,9 triliun.

Jumlah ini mengalami kenaikan 4,6 persen dibandingkan anggaran tahun 2022, sebesar 54,6 triliun won, atau kira-kira USD40,6 miliar atau Rp604,6 triliun. Dari total tahun 2023, 17 triliun won atau sekitar USD12,7 miliar atau Rp189,1 triliun dialokasikan untuk program akuisisi baru, meningkat dua persen. Sisanya untuk biaya operasional militer sehari-hari, termasuk gaji dan pemeliharaan.



Dari postur anggaran ini program CVX tampaknya bukan menjadi prioritas pertahanan Korea Selatan. Selain meningkatnya ancaman ancaman nuklir Korea Utara, mungkin juga ruang lingkup yang semakin ambisius dari desain kapal induk itu sendiri.

Dikutip dari laman The Drive, Minggu (4/9/2022), sebelumnya, program LPX-II Korea Selatan membayangkan desain kapal serbu amfibi yang diperluas yang akan mampu mengakomodasi jet F-35B lepas landas dan pendaratan vertikal (STOVL), seperti desain Angkatan Laut AS.

Baru-baru ini, proyek CVX menghasilkan desain untuk kapal induk yang sangat besar, termasuk superstruktur pusat komando (Island) kembar dan jalur lepas landas “ski jump”, kedua fitur tersebut ditemukan di kelas Queen Elizabeth Angkatan Laut Kerajaan Inggris.

Desain khusus kapal induk itu, dari Hyundai Heavy Industries (HHI), memiliki panjang 850 kaki (259 meter), lebar 200 kaki (61 meter), memiliki perpindahan muatan penuh sekitar 45.000 ton, dan dapat mengoperasikan hingga sekitar 20 unit pesawat tempur F-35B.



Fitur penting lainnya dari desain HHI termasuk area dek tambahan di bagian belakang untuk mengoperasikan drone sayap putar kecil dan dek bulat yang disesuaikan untuk menyebarkan kendaraan permukaan tak berawak (USV) dan kendaraan bawah air tak berawak (UUV).

Proposal CVX lainnya, dari Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), agak lebih konvensional, tanpa landasan lepas landas di haluan tetapi masih dengan superstruktur pusat komando ganda. Kapal perang ini akan memiliki panjang 860 kaki (262 meter), lebar 150 kaki (45,7 meter), dan memiliki bobot perpindahan sekitar 45.000 ton.

Kapal itu akan memiliki kapasitas untuk 16 unit pesawat F-35B dan enam helikopter menengah secara bersamaan. Kedua desain CVX tersebut jauh lebih besar dari helikopter platform pendaratan kelas Dokdo (LPH) Angkatan Laut Republik Korea saat ini, yang memiliki panjang 652 kaki, lebar 101 kaki, dan memiliki bobot 19.500 ton.


Sementara dua desain CVX yang diharapkan mampu mengoperasikan pesawat F-35B secara STOVL, menjadi tanda bahwa Seoul mungkin mempertimbangkan kapal induk yang lebih besar dan lebih kuat.



Bahkan mungkin dilengkapi dengan dek miring, jalur lepas landas, dan perlengkapan arester. Ini akan memungkinkan operasi short takeoff but arrest recovery (STOBAR), mungkin dengan versi angkatan laut dari pesawat tempur generasi baru KF-21, atau jenis drone yang lebih besar.

Tentu saja pengoperasian kapal induk, apa pun jenisnya, membutuhkan anggaran yang besar. Sebagai contoh kapal induk kelas Ratu Elizabeth Angkatan Laut Kerajaan Inggris, operasi tahunan mencapai USD112 juta atau Rp1,7 triliun. Sedangkan pembuatannya menelan anggaran USD2,85 miliar atau Rp42,4 triliun.

Sebelumnya, pejabat DSME mengatakan kontrak desain untuk program kapal induk CVX dapat diberikan pada tahun 2022 dan ada harapan bahwa Korea Selatan dapat memiliki operator yang siap untuk layanan pada awal 2030-an. Namun, semua sekarang terlihat semakin tidak mungkin.