Astronom Ajukan Fatwa Astofotografi untuk Tentukan Awal Ramadhan dan Idul Fitri

JAKARTA - Seorang ahli astronomi terkemuka di Uni Emirat Arab telah mengajukan fatwa mengenai astofotografi. Jika dunia Islam menerima usulan ini, hal ini berpotensi mengubah metode konvensional untuk menentukan awal bulan Hijriah termasuk awal Ramadhan dan Idul Fitri. Saat ini, keyakinan yang berlaku adalah hilal harus terlihat dengan mata telanjang untuk dianggap sebagai awal bulan baru.

Mohammad Shawkat Odeh, Direktur International Astronomy Center yang berbasis di Abu Dhabi, mengajukan fatwa ini saat berbicara di konferensi internasional kedua Dewan Fatwa Uni Emirat Arab yang dimulai di Abu Dhabi pada Rabu (8/11/2023).

"Kita sangat membutuhkan pertemuan seperti ini untuk bertukar pengetahuan. Astofotografi telah ada sejak tahun 2006, dan sekarang kita ingin masyarakat Islam mempertimbangkannya dengan hati-hati dan mengeluarkan fatwa," kata Odeh dikutip dari Khaleej Times.

Proses Astofotografi

Astofotografi adalah teknologi yang memfasilitasi pengamatan dan pemotretan bulan sabit.
Odeh mengatakan teknologi ini telah dipenuhi dengan informasi yang salah. Dia menjelaskan metode fotografi menggunakan beberapa alat, termasuk kamera astronomi, filter, dan komputer, untuk mendapatkan gambar yang jelas dari bulan sabit alias hilal.

"Beberapa orang mengatakan gambar bulan sabit tidak nyata. Mereka mengatakan gambar tersebut terdiri dari arus listrik ketika sinar jatuh padanya. Namun, saya meyakinkan bahwa kamera yang kami gunakan untuk memantau bulan tidak berbeda dengan kamera ponsel yang kita bawa di saku kita," ujarnya.



Dia juga membahas stacking, proses di mana beberapa foto disusun di atas satu sama lain untuk memberikan gambar yang jelas. "Stacking bukanlah perakitan berurutan dari foto-foto untuk membentuk sabit," katanya.

"Hanya beberapa frame dari sabit yang diambil secara cepat berturut-turut. Teknologi yang digunakan dalam astofotografi begitu kuat sehingga sabit bulan terlihat bahkan di siang hari."

Konferensi Penting

Dalam pidato pembukaan di konferensi ini, Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Menteri Toleransi dan Kehidupan Bersama, menyatakan konferensi ini menghadirkan para cendekiawan muslim dan pakar ilmu pengetahuan berpengalaman. Hal ini sejalan dengan komitmen Uni Emirat Arab untuk mendukung semua inisiatif konstruktif.

Dengan judul 'Menuju Konseptualisasi Syariah dari Perkembangan Ilmiah: Metodologi Peradaban, Aplikasi Dunia Nyata, dan Etika Keberlanjutan', konferensi dua hari ini akan menghadirkan lebih dari 160 cendekiawan, tokoh ilmiah, dan intelektual, yang mewakili lebih dari 50 negara, ditambah 71 lembaga Fatwa dari seluruh dunia. Konferensi ini akan menyediakan platform untuk pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara institusi Fatwa.

Sementara itu, seorang peserta menekankan perlunya mengeluarkan fatwa baru tetapi memperingatkan agar tidak tergesa-gesa. "Kita perlu memiliki aturan nyata untuk menemukan solusi untuk krisis yang sedang kita hadapi sekarang," kata Dr Qays Mohammed Al Shaik Mubarak, Profesor di departemen Studi Islam di Universitas Raja Faisal.

"Namun, orang memberikan fatwa tetapi tidak mengikuti aturan. Fatwa harus didasarkan pada lebih dari satu aliran pemikiran fikih. Kami melihat pendapat dan pendekatan kolektif."