Dikhawatirkan Picu Pandemi Baru, Apakah Nyamuk Wolbachia Direkayasa Genetik?

JAKARTA - Belakangan nyamuk Wolbachia jadi perbincangan hangat lantaran akan ditebar di lima wilayah di Indonesia untuk menekan kasus demam berdarah. Pro dan kontra muncul lantaran jutaan nyamuk yang akan ditebar dikhawatirkan akan memicu pandemi baru.

Namun kekhawatiran itu ditepis oleh Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi di Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ngabila Salama.

"Manusia tidak dijadikan kelinci percobaan pada program ini, bahkan tidak dilakukan rekayasa genetik pada nyamuk karena wolbachia bakteri alamiah pada serangga, dan tentunya ramah lingkungan karena tidak mengganggu ekosistem atau siklus hidup mikroorganisme lain," katanya, Senin (20/11/2023).

Dia menyebutkan nyamuk Wolbachia sudah disebar di Kota Jakarta Barat untuk mengurangi kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). "5 kota penerapan inovasi wolbachia sesudah Yogyakarta sesuai SK Kemenkes RI: Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Bontang, Kupang," ujar Ngabila.



Sebelumnya, mantan Menteri Kesehatan RI, Siti Fadilah Supari mempertanyakan program penyebaran jutaan nyamuk wolbachia untuk mencegah Demam Berdarah Dengue (DBD).

Menurutnya, upaya tersebut dapat dikategorikan mengusik kedaulatan bangsa Indonesia lantaran belum tahu bagaimana dampak penyebaran wolbachia ke depannya.

Penolakan juga datang dari Gerakan Sehat Untuk Rakyat Indonesia yang diinisiasi oleh SFS Foundation, ASPEK Indonesia, dan Gladiator Bangsa. Mereka menuntut pemerintah menghentikan rencana pelepasan 200 juta nyamuk Wolbachia di Bali dan juga di 5 daerah lainnya.



Pelepasan jutaan nyamuk Wolbachia dikhawatirkan membawa risiko besar. Sebab, sejauh ini belum ada studi komprehensif di kota-kota di atas terkait efektivitas program penyebaran nyamuk Wolbachia, sehingga berpotensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, termasuk K3). Risiko selanjutnya yakni berpotensi merusak industri pariwisata, serta ekonomi masyarakat setempat, dan tidak adanya pihak yang akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dan dampak yang tak terhitung karena program ini.

“Kami meminta tindakan segera untuk melindungi Bali, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Kupang, dan Bontang. Darurat. Aksi Sekarang!.”