Kurangi Polusi, Cara Paris Ini Akan Membuat Warga Kapok Pakai Mobil

Rabu, 01 September 2021 - 06:21 WIB
loading...
Kurangi Polusi, Cara Paris Ini Akan Membuat Warga Kapok Pakai Mobil
Untuk mengurangi polusi udara dan kecelakaan lalu lintas, pemerintah kota Paris membatasi kecepatan kendaraan tak lebih dari 30 km perjam. Foto/cnn
A A A
PARIS - Untuk mengurangi polusi udara dan kecelakaan lalu lintas, pemerintah Kota Paris melakukan langkah ekstrem di hampir semua jalan kota. Pemerintah melarang pengendara melebihi kecepatan 30 kilometer perjam.

Dikutip dari CNN, Rabu (1/9/2021), secara perlahan, pemerintah Kota Paris berusaha mengurangi jumlah kendaraan untuk mengurangi polutan. Tak hanya itu, Paris juga mengurangi 60.000 lokasi parkir untuk mencegah warga membawa kendaran di kota.

Beberapa trotoar juga akan diperlebar memungkinkan lebih banyak ruang untuk pejalan kaki serta pepohonan dan tanaman dan jalur sepeda baru akan dipasang.

BACA: Polusi Kimia Bisa Membuat Penis Menyusut, Ini Penjelasan Ilmuwan

Menurut jajak pendapat oleh Balai Kota Paris, 59% penduduk kota mendukung batas baru, yang mulai berlaku pada hari Senin.

Seorang pengemudi pengiriman yang terjebak kemacetan pada hari Senin mengatakan bahwa pembatasan kecepatan itu "mengerikan."

"Kami tidak punya waktu. Saya mengalami kemacetan lalu lintas di mana-mana. Kami tidak punya waktu," katanya kepada afiliasi CNN, BFMTV, yang tidak menyebutkan namanya.

Pengemudi lain mengatakan seolah-olah pengemudi mobil bepergian dengan "skuter listrik," menyebut aturan itu "gila."

BACA JUGA: Permintaan Tinggi, Ford Hentikan Pemesanan Online SUV Bronco

Wakil Wali Kota Paris David Belliard, yang bertanggung jawab atas transportasi, mengatakan kepada BFMTV bahwa diberlakukannya batas kecepatan itu diharapkan akan mengurangi kendaraan dan mendorong lebih banyak berjalan kaki, penggunaan transportasi umum serta sepeda.

Pejabat Balai Kota mengatakan bahwa perubahan itu akan mengurangi total kecelakaan di jalan sekitar 25% dan kecelakaan fatal hingga 40%, mengacu pada studi Organisasi Kesehatan Dunia.

Perubahan aturan tersebut mengikuti konsultasi publik yang diadakan pada Oktober dan November 2020, yang melibatkan lebih dari 5.700 orang.
(ysw)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1784 seconds (11.97#12.26)