Kabar Buruk, WHO Peringatkan Pandemi Covid Akan Berlanjut hingga 2022
loading...
Tidak meratanya alokasi vaksin ke negara miskin membuat tingkat vaksinasi di benua Afrika masih rendah. Foto/AFP
A
A
A
LONDON - Di tengah kelelahan seluruh warga dunia terhadap Covid-19, WHO memperingatkan kalau pandemi ini akan berlanjut hingga 2022. Penyebabnya karena masih banyak warga miskin yang belum mendapatkan vaksin sehingga pandemi ini semakin berlarut-larut.
Dilansir BBC News, Kamis (21/10/2021), saat ini kurang dari 5% populasi Afrika telah divaksinasi. Angka ini sangat jauh dari benua lain yang tingkat vaksinasinya sudah mencapai 40% dari populasi.
Dr Bruce Aylward, pemimpin senior di WHO , mengatakan itu berarti krisis Covid dapat dengan mudah berlarut-larut hingga 2022. "Kami mengimbau negara-negara kaya mau menyerahkan alokasi vaksin mereka agar perusahaan farmasi dapat memprioritaskan negara-negara berpenghasilan rendah," katanya.
Sebuah organisasi nirlaba, The People's Vaccine telah merilis angka baru yang menunjukkan hanya satu dari tujuh dosis yang dijanjikan perusahaan farmasi dan negara-negara kaya yang dikirim ke negara-negara miskin. Afrika hanya mendapatkan jatah 2,6% dari dosis yang diberikan secara global.
Kelompok amal, yang mencakup Oxfam dan UNAids, juga mengkritik Kanada dan Inggris karena menyediakan vaksin untuk populasi mereka sendiri melalui Covax, program global yang didukung PBB untuk mendistribusikan vaksin secara merata.
Angka resmi menunjukkan bahwa awal tahun ini Inggris menerima 539.370 dosis Pfizer. Begitu juga Kanada yang mengambil di bawah satu juta dosis AstraZeneca.
Ide awal di balik Covax adalah bahwa semua negara akan dapat memperoleh vaksin dari sejumlah perusahaan farmasi secara merata. Namun sebagian besar negara G7 membuat kesepakatan sendiri dengan perusahaan farmasi untuk persediaan vaksin mereka.
Penasihat Kesehatan Global Oxfam, Rohit Malpani, mengakui bahwa Kanada dan Inggris secara teknis berhak mendapatkan vaksin Covax, tetapi itu tidak bermoral. Karena Kanada dan inggris telah memperoleh jutaan dosis melalui perjanjian bilateral mereka sendiri.
"Mereka seharusnya tidak mendapatkan dosis ini dari Covax . Karena kalau seperti ini negara-negara miskin yang sudah berada dalam antrean akan makin lama berada di daftar tunggu," katanya.
Kanada saat ini mengaku sudah tidak menggunakan vaksin Covax agar stok yang ada di perusahaan farmasi itu bisa didistribusikan ke negara-negara berkembang. Inggris juga sudah menyumbangkan 10 juta vaksin kenegara berkembang dari target mereka mengirim 100 juta dosis vaksin.
Covax awalnya akan mengirimkan dua miliar dosis vaksin hingga akhir tahun ini namun hingga penghujung tahun perusahaan baru mengirimkan 371 juta dosis.
Dilansir BBC News, Kamis (21/10/2021), saat ini kurang dari 5% populasi Afrika telah divaksinasi. Angka ini sangat jauh dari benua lain yang tingkat vaksinasinya sudah mencapai 40% dari populasi.
Dr Bruce Aylward, pemimpin senior di WHO , mengatakan itu berarti krisis Covid dapat dengan mudah berlarut-larut hingga 2022. "Kami mengimbau negara-negara kaya mau menyerahkan alokasi vaksin mereka agar perusahaan farmasi dapat memprioritaskan negara-negara berpenghasilan rendah," katanya.
Sebuah organisasi nirlaba, The People's Vaccine telah merilis angka baru yang menunjukkan hanya satu dari tujuh dosis yang dijanjikan perusahaan farmasi dan negara-negara kaya yang dikirim ke negara-negara miskin. Afrika hanya mendapatkan jatah 2,6% dari dosis yang diberikan secara global.
Kelompok amal, yang mencakup Oxfam dan UNAids, juga mengkritik Kanada dan Inggris karena menyediakan vaksin untuk populasi mereka sendiri melalui Covax, program global yang didukung PBB untuk mendistribusikan vaksin secara merata.
Angka resmi menunjukkan bahwa awal tahun ini Inggris menerima 539.370 dosis Pfizer. Begitu juga Kanada yang mengambil di bawah satu juta dosis AstraZeneca.
Ide awal di balik Covax adalah bahwa semua negara akan dapat memperoleh vaksin dari sejumlah perusahaan farmasi secara merata. Namun sebagian besar negara G7 membuat kesepakatan sendiri dengan perusahaan farmasi untuk persediaan vaksin mereka.
Penasihat Kesehatan Global Oxfam, Rohit Malpani, mengakui bahwa Kanada dan Inggris secara teknis berhak mendapatkan vaksin Covax, tetapi itu tidak bermoral. Karena Kanada dan inggris telah memperoleh jutaan dosis melalui perjanjian bilateral mereka sendiri.
"Mereka seharusnya tidak mendapatkan dosis ini dari Covax . Karena kalau seperti ini negara-negara miskin yang sudah berada dalam antrean akan makin lama berada di daftar tunggu," katanya.
Kanada saat ini mengaku sudah tidak menggunakan vaksin Covax agar stok yang ada di perusahaan farmasi itu bisa didistribusikan ke negara-negara berkembang. Inggris juga sudah menyumbangkan 10 juta vaksin kenegara berkembang dari target mereka mengirim 100 juta dosis vaksin.
Covax awalnya akan mengirimkan dua miliar dosis vaksin hingga akhir tahun ini namun hingga penghujung tahun perusahaan baru mengirimkan 371 juta dosis.
(ysw)
Explore More